(Foto: Istimewa)
Sekda Kotabaru H Said Akhmad dalam sambutannya di acara rapat kerja (Raker) se-Provinsi Kalimantan Selatan terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru di Hotel Grand Surya, Kamis (25/11/2021).mengatakan kemandirian fiskal daerah merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa tergantung bantuan dari pihak luar termasuk pemerintah pusat.
Dilanjutkannya, jika mengacu berdasarkan kriteria daerah belum mandiri yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), besaran Indek Kapasitas Fiskal (IKF) nol persen sampai dengan 25 persen.
Sedangkan, katanya, IKF tertinggi kabupaten/kota di Kalimantan Selatan hanya sebesar 19,30 persen dan yang terendah sebesar 6,11 persen. Dengan kata lain keuangan daerah seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan masih belum mandiri.
Maka dari itu, lanjutnya, untuk terciptanya kemandirian fiskal daerah diperlukan upaya-upaya optimalisasi PAD seperti, melalui serangkaian kebijakan, tindakan dan strategi, identifikasi potensi PAD, pengelolaan data potensi dan wajib pajak, serta perbaikan administrasi. Selain itu juga terus melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lainnya atas pajak dan retribusi daerah.
“Semoga rapat kerja ini dapat memberikan hasil yang diharapkan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan PAD, sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Said Akhmad.
Karena menurutnya, dengan semakin mandirinya keuangan daerah sudah pasti akan menimbulkan kemajuan dalam pembangunan daerah masing-masing dan kemajuan Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan.
“Mari kita bersama-sama untuk selalu berupaya meningkatkan kinerja dan optimalisasi pendapatan asli daerah untuk kemajuan daerah kita, dan mewujukan Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi yang termaju di Indonesia,” ajaknya.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotabaru H Hairul Aswandi menjelaskan, untuk peserta yang mengikuti acara ini berasal dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Dengan tujuan merumuskan mengenai langkah-langkah optimalisasi PAD menuju kemandirian daerah.
Sehingga, lanjutnya, daerah tidak lagi sepenuhnya tergantung alokasi dana pusat maupun dana dari luar dan lebih leluasa penganggaranya untuk daerah .
"Selama ini dana pusat kan cenderung diarahkan seperti DAK, sedangkan pemerintah daerah perlu hal lain yang diperlukan tetapi dana tidak ada. Inilah mengapa kita adakan rapat ini," terangnya.
Acara ini juga dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Direktur Bank Kalsel, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel, kepala SKPD, kepala BAKEUDA/BPKPD/ BAPENDA/BPPRD kabupaten/kota se-Kalsel, Ketua Asosiasi Pengelola Sarang Burung Walet, pimpinan perusahaan, perwakilan para wajib pajak, serta tamu undangan.
0 Komentar